Medan — Tokoh masyarakat Sumatera Utara, Syahrir Nasution, menegaskan pentingnya penegakan
hukum di sektor ekonomi dan perdagangan sebagai langkah fundamental untuk membangun keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ia menilai, selama dua dekade terakhir, lemahnya penegakan
hukum di bidang tersebut telah membuat rakyat Indonesia "hampir mati suri" secara sosial dan ekonomi."
Penegakan
hukum ekonomi dan perdagangan di Indonesia harus jelas dan berjalan," tegas Syahrir Nasution, Selasa (22/10).Menurutnya, langkah-langkah yang kini mulai dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merupakan sinyal kuat adanya perubahan besar dalam sistem pengelolaan ekonomi nasional. Ia menyebut keberanian dan ketegaran Menteri Keuangan itu sebagai bentuk kesungguhan pemerintah dalam menegakkan disiplin ekonomi dan membersihkan berbagai praktik kecurangan yang selama ini menggerogoti sendi-sendi perekonomian rakyat.
"Langkah awal dan besar terhadap perubahan di dalam arus kepentingan selayaknya harus didukung all out oleh seluruh anak bangsa. Purbaya Yudhi Sadewa telah menunjukkan keberanian dan ketegaran yang patut diapresiasi," ujar Syahrir.Ia juga menilai bahwa pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa yang sempat menimbulkan "telinga terusik" justru menjadi alarm bagi seluruh aparat penegak
hukum dan pelaku ekonomi. Menurutnya, ini merupakan momentum untuk memperbaiki sistem ekonomi nasional agar tidak lagi dikuasai oleh segelintir kepentingan yang merugikan rakyat."Pernyataannya menjadi tanda tanya besar—a big question—dan sekaligus peringatan bagi kita semua. Sudah saatnya penegakan
hukum ekonomi dan perdagangan benar-benar berjalan, bukan sekadar slogan," tegasnya.
Syahrir juga menambahkan bahwa secara politis dan legitimasi, langkah Menteri Keuangan tersebut sejalan dengan kehendak rakyat dan visi Presiden untuk "membersihkan virus dan rayap-rayap ekonomi" yang selama ini meruntuhkan ketahanan ekonomi masyarakat."Pada hakikatnya, apa pun yang dilakukan Menteri Keuangan saat ini merupakan langkah yang memang ditunggu-tunggu rakyat. Secara politik dan legitimasi, hal itu sejalan dengan kemauan rakyat dan Presiden untuk menegakkan ekonomi yang bersih, adil, dan berpihak pada rakyat kecil," pungkas Syahrir Nasution.rel