Medan — Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) mengapresiasi langkah cepat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dalam memproses dugaan kasus korupsi dan penyimpangan aset negara yang melibatkan PTPN I yang telah menahan direktur NDP dan dua orang pejabat BPN. KAMAK juga mendesak agar aparat hukum segera menahan sejumlah pihak, termasuk petinggi PTPN II serta mantan
Bupati Deliserdang, yang diduga kuat terlibat dalam kasus tersebut."Kami memberi apresiasi atas gerak cepat Kejatisu. Namun penegakan hukum harus tuntas. Bila perlu, segera lakukan penahanan terhadap para pihak yang diduga terlibat, termasuk petinggi PTPN II dan mantan
Bupati Deliserdang," tegas Koordinator Nasional KAMAK, Azmi Hadly, di Medan, Senin (20/10/2025).Azmi menyebut, kasus dugaan penyalahgunaan lahan milik negara yang berubah menjadi kawasan perumahan mewah adalah bukti nyata lemahnya pengawasan dan kuatnya dugaan praktik kolusi antara pihak perusahaan plat merah dengan pejabat daerah saat itu.
"Publik sudah lama mencium ada permainan besar di balik alih fungsi lahan negara menjadi perumahan elit. Ini bukan kasus kecil, karena menyangkut aset negara dan potensi kerugian triliunan rupiah," ujarnya.KAMAK menilai, langkah Kejatisu yang mulai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak merupakan sinyal positif bagi penegakan hukum di Sumatera Utara. Namun, mereka berharap agar proses hukum tidak berhenti pada level bawahan."Kami harap Kejatisu jangan tebang pilih. Semua yang terlibat harus diproses, termasuk mantan Dirut PTPN II dan mantan
Bupati Deliserdang. Jangan ada yang dilindungi," tambah Azmi.
KAMAK juga menyatakan siap mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka menegaskan, masyarakat menunggu tindakan nyata Kejatisu untuk menuntaskan dugaan penyelewengan aset negara yang selama ini didiamkan."Ini momentum bagi Kejatisu untuk membuktikan bahwa hukum di Sumatera Utara tidak bisa dibeli," pungkasnya.