Medan— Penanganan
parkir liar di Kota Medan kembali menjadi sorotan tajam. Salah satu titik paling parah berada di Jalan Kartini, tepat di belakang Swalayan Berastagi, di mana kendaraan bebas
parkir di atas trotoar dan memakan badan jalan tanpa tindakan tegas dari Dinas Perhubungan Kota Medan.Kondisi ini memicu dugaan adanya backing dari oknum anggota DPRD Kota Medan berinisial NR, yang juga diketahui menjabat sebagai ketua salah satu partai politik lokal. Lahan
parkir di lokasi tersebut bahkan disebut-sebut dikuasai secara pribadi oleh oknum tersebut. Salah satu petugas
parkir membenarkan bahwa lahan
parkir punya pak Nanda anggota DPRD Medan, ucapnya enggan sebut namannya."Jelas-jelas melanggar, tapi dibiarkan. Ini menunjukkan adanya pembiaran, bahkan bisa jadi dilindungi oleh oknum pejabat. Jangan-jangan uang
parkirnya masuk ke kantong pribadi, termasuk ASN di Dishub," kata Ari Sinik dari Lembaga Independen Pemantau Pelayanan Publik Sumatera Utara (Lippsu), Sabtu (27/9/2025).
Ari juga menyoroti ketimpangan penindakan yang dilakukan pemerintah kota. Di Jalan Sei Batanghari (dekat Darusalam), kafe yang dianggap melanggar langsung dibongkar oleh Satpol PP. Namun di Jalan Kartini, yang lebih jelas-jelas melanggar ruang publik, justru tidak tersentuh."Kami menduga ada perlakuan khusus karena yang punya lahan itu oknum dewan. Ini mencoreng keadilan penegakan aturan. Wali Kota harus turun tangan langsung," tegasnya.Ia juga mendesak agar Wali Kota Medan segera mengevaluasi kinerja Kadis Perhubungan Erwin yang sejak dilantik dinilai tidak menunjukkan langkah tegas dalam menata
parkir di kota.
"Kalau tidak mampu menertibkan
parkir liar, terutama yang dibeckup oknum kuat, lebih baik diganti saja. Wali Kota harus berani bersikap. Ini soal keberanian melawan mafia
parkir," pungkas Ari.Saat dikonfirmasi, Kadis Perhubungan Erwin hanya menjawab singkat, "Ya, iya," tanpa menjelaskan langkah konkret atau tindak lanjut atas temuan di lapangan.red